Bongkar Pendidikan Tinggi Kita

Tulisan Hendra Gunawan (Kompas 19 Agustus 2013) sangat menarik dan patut disimak oleh semua insan yang terlibat di kegiatan pendidikan tinggi. Pada pokoknya tulisan tersebut mengupas fakta kerdilnya perguruan tinggi (PT) kita jika dibandingkan dengan PT negara jiran sekalipun, jangankan dibandingkan dengan negara maju. Rayap-rayap kecil di bawah tanah yang sulit terlihat telah menggerogoti akar PT kita, sehingga sulit untuk tumbuh sekalipun sudah dirawat dengan perhatian penuh dan penanganan khusus. Meski beberapa PT kita sudah berusia lebih dari 50 tahun, tetap saja pertumbuhan kualitasnya tidak normal. Karena PT bukanlah pohon sembarang yang dapat ditebang dan dibuang begitu saja, satu-satunya jalan adalah harus kita bongkar agar akar-akarnya dapat dibersihkan dari rayap-rayap tadi dan ditanam kembali di tempat yang lebih subur.

Jelas sekali, dari paparan Hendra Gunawan, bahwa solusi yang ditempuh harus radikal, karena harus sampai ke akarnya. Jika tidak, maka program-program insentif, hibah, akreditasi, sertifikasi, dan sebagainya, tidak akan pernah menumbuhkan pohon PT kita sebagaimana pohon di negara tetangga atau di negara maju.

Delapan masalah telah dipaparkan Hendra Gunawan, namun dalam tulisan ini saya hanya akan membahas tiga saja yang paling urgen, yaitu masalah sistem, kualitas dosen, dan dana. Meski demikian, kesemuanya bermuara pada riset di PT.

Benar bahwa semuanya berawal dari sistem perguruan tinggi kita yang kurang/tidak berbasis merit. Sistem perekrutan dosen, sistem penilaian kinerja, hingga sistem kepangkatan kita sudah terlalu manusiawi, sehingga beberapa dosen PT negeri (PTN) masih tetap menikmati gaji meski hanya datang ke kampus satu atau dua kali seminggu. Tidak perlu mati-matian riset, asal ada satu atau dua di antara berkas yang diajukan terindeks Scopus, seorang dosen dapat menjadi profesor. Padahal, mereka yang pernah cukup lama bermukim di negara maju tahu persis betapa sulitnya memperoleh posisi profesor di PT sana. Tingginya persaingan memperebutkan posisi profesor juga berlaku di tetangga kita Singapura dan mulai muncul di Malaysia. Sangat menyakitkan, meski memang harus diterima sebagai kenyataan, jika persyaratan Scopus tadi ditertawakan oleh seorang kolega muda yang kini menjadi profesor di Singapura. Lebih menyakitkan lagi ketika mendengar cerita seorang profesor di Malaysia, yang juga warga kita, yang merasa malu ketika menerima kunjungan profesor Indonesia di sana, karena menurutnya ia tahu betul kualitas tamu tersebut.

Ada benarnya jika dikatakan kualitas dosen kita rendah karena sistem perekrutan dosen kita tidak pernah diperbaiki sejak tempo dulu. Kualitas dosen PTN seharusnya lebih tinggi dari yang lain, namun mental ambtenaar sudah menjelma menjadi salah satu rayap tadi. Meski saya mengamini masalah ini, saya masih yakin bahwa cukup banyak dosen kita yang kualitasnya mumpuni untuk bersaing di dunia internasional. Buktinya, banyak dosen kita yang menamatkan S3 di PT papan atas di negara maju dengan hasil riset yang bahkan mencengangkan kolega-koleganya di sana. Sayangnya, pembusukan akademis yang dialami selama puluhan tahun di tanah air telah menurunkan kualitas kebanyakan mereka hingga hampir mencapai titik nadir.

Cerita tentang dana riset PT tampaknya sudah menjadi barang yang membosankan. Meski demikian, tetap saja mengherankan mengapa hingga kini pemerintah tidak berambisi berinvestasi besar-besaran di PT?

Kondisi di atas tampaknya mengharuskan pemerintah mengambil tindakan berani berikut, karena jika tidak maka PT kita akan semakin jauh ketinggalan dibandingkan dengan PT di Singapura, Malaysia, Thailand, dan bahkan Vietnam (lihat: Antara Langit dan Bumi, Kompas 24 Nopember 2011).

Otonomi Perguruan Tinggi

Pemerintah harus berupaya memberikan otonomi seluas-luasnya pada PTN, meski bagi sekelompok orang di republik ini otonomi sudah masuk barang haram karena diterjemahkan dengan kamus yang tidak tepat. Sebenarnya, tanpa otonomi PTN akan terus dibebani oleh para ambtenaar yang menuntut lebih banyak hak dibanding memberikan kewajiban. Dengan otonomi, PTN ditantang untuk membuat sendiri sistem yang sehat, berbasis merit seperti yang dituntut Hendra Gunawan, yang tidak mengizinkan hidupnya rayap-rayap tadi. PTN, misalnya, dapat langsung menghukum dosen yang malas atau memberi jabatan profesor untuk yang berprestasi tanpa harus menunggu izin pemerintah. Sistem yang berbasis merit ini rasanya sulit diciptakan secara nasional karena disparitas mutu PT di tanah air yang sangat lebar.

Kurangi bisnis pendidikan

Harus diakui bahwa tidak hanya PTS yang melakukan bisnis pendidikan, PTN pun turut mengais rezeki. Meski bisnis ini halal selama tidak menzalimi orang, kegiatan ini harus dikurangi agar PT mulai beorientasi pada riset. Tingginya kegiatan pendidikan di PTN yang terlihat dengan tingginya aktivitas para dosen, baik dalam kelas maupun dalam pembuatan perangkat pendidikan, jelas mengindikasikan kelalaian pada riset. Jumlah mahasiswa sarjana dan pascasarjana yang berimbang merupakan syarat mutlak perbaikan kualitas PT, asalkan program pascasarjana tersebut berbasis riset.

Perekrutan dosen

Tidak ada pilihan lain, kecuali dosen yang direkrut adalah lulusan terbaik yang ada. Dosen yang direkrut haruslah sudah berjenjang S3, sehingga dapat langsung masuk ke dunia riset di kelompoknya. Jika masih S1 atau S2 maka ada kemungkinan yang bersangkutan pindah bidang sewaktu studi S3 sehingga akan menyulitkan pengembangan kelompok riset yang sudah ada. Perekrutan harus langsung melibatkan Departemen atau bahkan kelompok riset, karena hanya merekalah yang lebih tahu bidang apa dan dengan kualifikasi apa seorang pelamar bisa diterima. Harus ditekankan bahwa seorang dosen adalah juga periset, sehingga pelamar yang tidak berbakat melakukan riset hanya akan merepotkan PT di belakang hari. Dengan demikian, perekrutan melalui sistem pegawai negeri seperti yang berlaku saat ini jelas tidak tepat. Sekali lagi, di sini otonomi PTN mutlak diperlukan.

Reposisi jabatan profesor

Profesor yang sebenarnya adalah profesor paripurna yang sudah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 49 ayat 3 dan 4. Dengan demikian, meski memiliki beribu-ribu kum, profesor yang ada saat ini belum tentu profesor sebenarnya dan kemungkinan harus direposisi ke (misalnya) jabatan profesor asosiasi atau madya. Untuk mendapatkan jabatan paripurna, para profesor harus dinilai ulang atau harus melakukan penelitian lebih giat lagi untuk memenuhi tuntutan ayat 3 tadi. Patut dicatat bahwa ayat 3 mempersyaratkan pengakuan internasional pada profesor paripurna, sehingga posisinya jelas setara dengan posisi profesor di negara tetangga atau maju dan dampaknya jelas signifikan dalam menaikkan kualitas PT.

Harus juga diingatkan bahwa profesor adalah jabatan, bukan hadiah atau gelar. Dengan demikian, yang berhak mendapatkan jabatan tersebut adalah mereka yang mampu mengemban tugas jabatan. Paradigma bahwa profesor adalah hak bagi mereka yang telah memiliki sejumlah kum tertentu jelas akan terus mengerdilkan PT.

Investasi besar-besaran

Pada akhirnya, semua rekomendasi di atas tidak akan dapat dijalankan jika tidak ada komitmen pemerintah untuk berinvestasi besar-besaran dalam dunia riset PT. Kita semua tahu bahwa riset di PT membutuhkan dana sangat besar dan tidak semua menghasilkan produk hilir yang langsung dinikmati masyarakat. Memanggil para lulusan terbaik untuk menjadi dosen tidak akan mudah jika insentif dan fasilitas yang ditawarkan tidak menarik. Namun, dengan PDB lebih dari 1500 triliyun rasanya tidak mustahil untuk mewujudkan hal ini. Lagipula, apa mungkin kita dapat memancing ikan paus dengan memakai umpan ikan teri, seperti yang selama ini tanpa sadar kita lakukan?

(Terry Mart, pengajar Fisika FMIPA UI, anggota DPT dan AIPI)