Belajar dari Negara Bertradisi Nobel

 Kompas. Jumat, 06 Februari 2004


BAGI para peneliti, penghargaan terhadap hasil penelitiannya tentulah membahagiakan. Apalagi bila berupa Nobel yang prestisius.

Namun, jangankan Nobel. Di Indonesia, penghargaan berupa gaji yang memadai saja belum terpikirkan. Tidaklah mengherankan bila sebagian peneliti lebih sibuk mencari penghasilan tambahan daripada berkutat di laboratorium.

Menciptakan iklim penelitian yang bisa mencetak para pemenang Nobel memang tidak mudah. Seperti dikatakan pemenang Nobel bidang kimia tahun 2001 dari Jepang Prof Dr Ryoji Noyori, syaratnya adalah guru, murid, dan sistem yang baik. Suatu hal yang dimiliki negara maju sejak lama.

Meskipun demikian, sebenarnya tidak mustahil bagi negara berkembang mengejar ketertinggalannya. Dalam tulisannya di Kompas , Kamis (5/2), Dr Terry Mart, staf pengajar dan peneliti pada Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) di Universitas Indonesia, mencontohkan Cina. Negeri ini berani mengembangkan penelitian dasar dengan membangun instalasi penelitian modern skala besar sekaligus menciptakan iklim kondusif bagi para peneliti yang kembali dari belajar di luar negeri.

Semua bisa diwujudkan karena Presiden Cina Jiang Zemin punya visi jauh ke depan. Ia rupanya sadar betul, teori adalah dasar suatu penelitian. Maka Jiang Zemin selalu menekankan, "Tidak akan ada bom dan reaktor nuklir jika tidak ada teori kuantum."

BAGAIMANA penerapan guru, murid, dan sistem yang baik? Di Jepang, anak-anak tidak hanya diajak menjawab keingintahuan lewat riset sejak dini, tetapi juga diajari mendokumentasikan setiap proses secara sistematis dan ilmiah. Ibaratnya, tak ada jawaban "kolor ijo" atau "tuyul" terhadap fenomena yang terjadi.

Imbalan untuk guru memadai, sementara buat para penelitinya fasilitas yang tersedia mudah diakses. "Pemerintah Jepang itu membangun pusat-pusat penelitian lengkap yang boleh diakses setiap peneliti dari seluruh Jepang tanpa bayar. Bahkan, biaya transportasi mereka dibayari," kata Dr Zeily Nurachman dari Jurusan Kimia ITB.

Hal serupa diamati Ridwan Djamaluddin PhD dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). "Waktu saya kuliah di Texas A&M, Texas, anak saya selalu gembira ke sekolah karena bebannya tidak berat dan cara guru mengajar selalu diperbarui," paparnya.

Selain itu ada kegiatan untuk mengomunikasikan ide dan mencari bacaan pendukungnya. "Maka setelah di universitas, mereka bisa bicara apa pun dengan konsep yang benar," paparnya.

Ditambah dengan tiadanya lagi permasalahan kebutuhan dasar serta laboratorium dan perpustakaannya serba ada, membuat hasil penelitian berkualitas Nobel selalu dihasilkan. "Jadi, doktor lulusan Indonesia itu hebat. Mereka bisa mengatasi keterbatasan laboratorium, perpustakaan, maupun pembimbing yang sibuk terus," ujar Ridwan.

Menurut Ines Irene Caterina Atmosukarto PhD, peneliti biologi molekuler dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dosen di tempatnya belajar di Universitas Adelaide, Australia, hanya punya beban mengajar 20-30 persen. Sisanya meneliti. "Makanya dosen itu dari pagi hingga sore ada di universitas. Kalau tidak di kelas pasti ia di laboratorium."

Tugas utama meneliti ini didukung dana-dana penelitian yang meski kompetitif, jumlahnya besar. Lewat penelitian pula mereka memanfaatkan mahasiswa untuk membantu riset, sekaligus mentransfer ilmu.

"Sejak tahun ketiga mahasiswa sudah dikenalkan dengan penelitian dan tahun keempat sudah punya proyek penelitian sendiri. Proyeknya tidak main-main, karena harus bisa dipublikasikan di tingkat internasional," tambah Ines.

Dalam program doktor, ia bahkan tidak ada kuliah lagi. "Hampir seratus persen untuk penelitian. Paling ditambah ikut seminar beberapa kali," katanya.

HASILNYA, orang menjadi sangat fokus. Inilah yang diamati Zeily saat mengambil postdoctoral-nya di Pusat Penelitian Kanker Jerman di Heidelberg tahun 2003.

"Sebenarnya yang dilakukan tidak istimewa, tetapi karena topiknya fokus dan dijalani konsisten, hasilnya jadi berbeda," katanya.

Peneliti juga tinggal memilih topik, tidak perlu dibebani berbagai urusan lain mulai dari cari dana sampai beli bahan. "Sistem di Indonesia tidak mendukung. Peneliti tidak punya otonomi mengelola biaya penelitian sehingga dananya sering dipotong," papar Ines.

Tak ada jalan lain. Perubahan mendasar dalam sistem yang ada di Indonesia harus dilakukan kalau mau bersaing di bidang penelitian, apalagi bila menargetkan Nobel.

Sekali lagi, yang dibutuhkan memang komitmen dan dukungan penuh pemerintah. Seperti Cina. (nes)




Kriteria Membumi  -- Dalam Tema Penelitian  
(Kompas  Selasa, 09 Maret 2004)

Hasanudin

TULISAN Zeily Nurachman berjudul "Membumikan Topik Penelitian" (Kompas, 12/2/2004) menyelipkan sebuah inkonsistensi kecil, di samping beberapa pertanyaan besar tentang kata membumi yang jadi tema utama dalam tulisannya. Dia menjadikan Chandrasekhara Venkata Raman sebagai salah satu tokoh dalam ilustrasinya, tetapi sayang tokoh ini tidak cukup tepat atau malah antagonis dengan judul tulisan.

Raman adalah contoh yang baik untuk "ketekunan", tetapi tidak untuk "membumi". Alasannya sederhana: pada awal abad ke-20 ketika Raman melakukan penelitian, yang dibutuhkan rakyat India tentu bukan sebuah spektroskopi. Karya Raman itu, walau tidak membumi (dalam konteks masyarakat India awal abad ke-20), terbukti telah memberi manfaat yang luas, melampaui batas negara dan bahkan batas zaman. Kalau saya boleh memberikan sedikit koreksi, kata kunci yang lebih tepat untuk tulisan tersebut justru "ketekunan" bukan "membumi".

Kriteria "membumi" memang sering membuat para peneliti sakit kepala, terutama kalau berhadapan dengan kalangan yang tidak terlibat dalam persoalan teknis penelitian. Peneliti, oleh banyak pihak, dituntut untuk melakukan penelitian dalam masalah-masalah yang konkret dan menyelesaikan persoalan-persoalan riil. Tuntutan ini adalah sesuatu yang wajar karena sains baru punya makna kalau ia bisa menyelesaikan persoalan umat manusia. Namun, persoalannya jadi tidak sederhana kalau kita sudah masuk ke tingkat teknis. Apalagi bila parameter lokal seperti kewilayahan hendak dimasukkan sebagai salah satu syarat.

Mari kita ambil pengembangan sel surya (fotofoltaik) sebagai contoh. Kalau kita ajukan topik ini sebagai tema, tak akan ada orang yang membantah bahwa topik ini sangat membumi mengingat negara kita sangat kaya dengan limpahan sinar matahari. Namun, harus kita ingat bahwa topik ini secara teknis sangat lebar cakupannya, mulai dari analisis teoretis terhadap struktur pita tenaga semikonduktor, rekayasa, dan penumbuhan kristal, pembuatan sel, serta teknis aksesori sel itu sendiri.

Kalau "menghasilkan tenaga listrik" kita pandang sebagai titik yang paling membumi, maka titik yang paling hulu, yaitu kajian teoretis semikonduktor, akhirnya harus masuk kategori tak membumi. Kata "membumi" dalam tulisan itu akhirnya haruslah dipandang secara lebih sederhana dan pragmatis, yaitu bagaimana mengomunikasikan ide-ide saintifik ke kalangan yang tidak secara teknis menekuni bidang penelitian yang kita lakukan. Apalagi bila tujuannya untuk memperoleh dukungan dana. Dalam konteks ini para peneliti memang dituntut untuk luwes dan kalau perlu sedikit manipulatif.

Ide membumikan tema penelitian, terutama bila digulirkan oleh seorang peneliti sendiri, mengundang kekhawatiran terhadap pemasungan kreativitas peneliti. Dengan alasan ini topik-topik penelitian di bidang Fisika partikel, misalnya, harus diberangus karena persoalan yang hendak dipecahkannya tidak menyangkut problem riil masyarakat kita. Padahal, beberapa peneliti kita telah menunjukkan karya gemilang di bidang ini. Lebih jauh lagi, penelitian di bidang ilmu dasar secara umum kemudian akan mendapat giliran berikutnya dari pemangkasan itu. Kalau ini dilakukan, berarti kita sedang meruntuhkan fondasi bangunan tradisi penelitian kita demi menegakkan atapnya.

Dibandingkan dengan ilmu terapan (lebih mudah kalau kita sebut teknologi), ilmu dasar (kita sebut saja sains) memiliki karakter yang sedikit berbeda, selain soal jauhnya ia dengan masalah riil tadi. Teknologi cenderung mencoba menjawab pertanyaan "bagaimana" dalam menyelesaikan masalah, sedangkan sains mencoba menjawab pertanyaan "mengapa".

Pertanyaan terakhir ini membutuhkan waktu yang lama untuk dijawab sehingga sains kadang jadi terkesan lamban. Polimer pengantar listrik yang ditemukan secara "tak sengaja" dan mengantar penemunya meraih hadiah Nobel Kimia tahun 2000, misalnya, telah ditemukan pada dekade 1970-an dan bisa segera dimanfaatkan tak lama setelah itu.

Namun, teka-teki mengapa bahan yang tadinya dikenal sebagai isolator itu bisa mengantarkan listrik setara logam baru bisa dijawab dua puluh tahun kemudian. Kalau para saintis berhenti pada kriteria membumi tadi, penelitian dua puluh tahun mengenai mekanisme antaran listrik tadi tidak terlalu perlu dilakukan karena tanpa pengetahuan tentang itu pun logam polimer tadi sudah bisa dimanfaatkan. Kenyataannya tentu tidak demikian. Jawaban atas pertanyaan "mengapa" itu adalah investasi jangka (sangat) panjang karena ia bisa memberikan sumbangan terhadap percepatan kemajuan sains dan teknologi dalam skala yang sangat besar.

Pada akhirnya, salah satu kata kunci dalam pengembangan riset kita adalah komunikasi yang baik antara peneliti dan pengambil keputusan di bidang penelitian (yang di dalamnya terdapat para peneliti juga). Dan kita semua sadar bahwa ini tidak mudah. Jangankan terhadap mereka yang awam terhadap suatu topik tertentu di dunia penelitian, dengan sesama peneliti pun kadang hal ini sulit dilakukan.

Hal ini misalnya dialami oleh penerima hadiah Nobel Fisika 1973, Leo Esaki. Dalam kata pengantar sebuah bukunya, dia bercerita soal makalahnya mengenai proposal teoretis terhadap superstruktur semikonduktor. Makalah ini ditolak oleh yuri (yang dia sebut tidak imajinatif) di sebuah jurnal Fisika yang terkenal, Physical Review, dengan alasan terlalu spekulatif. Makalah itu akhirnya hanya berhasil diterbitkan dalam sebuah laporan teknis IBM. Belakangan, Esaki secara teknis mampu membuktikan bahwa idenya itu bisa diwujudkan dan dia menjadi pelopor di bidang tersebut.

Dengan demikian, perlu kiranya ditambahkan satu lagi kriteria yang harus turut dipertimbangkan oleh pengambil keputusan selain kriteria membumi tadi, yaitu eksistensi.

(Hasanudin Dosen Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Pontianak)



Cuek? 
(Kompas  Selasa, 09 Maret 2004)

Liek Wilardjo


FEBRUARI lalu Kompas berturut-turut menyoroti persoalan penelitian di Indonesia. Dimulai dengan komentar pemenang Nobel Kimia 2001 dari Jepang, Prof Dr Ryoji Noyori, tentang iklim yang diperlukan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan penelitian di Indonesia, kemudian diikuti dengan tulisan seperti "Sulitnya Penelitian Ilmu Dasar di Indonesia" oleh Terry Mart , sampai ke profil para peneliti pemenang Toray Award 2004.

TULISAN-tulisan di atas mengilhami dan sekaligus menjadi pencelik mata (eye opener). Mata (-hati) kita dicelikkan terhadap dua hal yang memprihatinkan.

Hal pertama yang menyedihkan ialah tiadanya suasana, fasilitas, dan kebijakan yang kondusif bagi peneliti ilmu dasar di Indonesia, untuk dapat berprestasi. Belum terbangun infrastruktur sains yang kuat untuk menunjang penelitian dasar.

Padahal, menurut penerima penghargaan Nobel dari Pakistan, Abdus Salam (almarhum), infrastruktur sains yang kokoh merupakan conditio sine qua non bukan saja untuk bergulirnya penelitian dasar, tetapi juga untuk memulai penelitian terapan dan pengembangan teknologi. Bahkan, untuk menyukseskan program alih teknologi pun diperlukan infrastruktur sains yang memadai!

Berbeda dengan di negara- negara maju, di Indonesia dosen-peneliti dibebani tugas mengajar yang cukup berat. Kadang-kadang di atas itu masih ditumpangkan tugas administratif. Gajinya yang kecil harus pula dicarikan tambahan dengan mencari "samben", alias melakukan moonlighting.

Dalam suatu diskusi di Program Pascasarjana UGM Januari lalu, Muslim, guru besar Fisika, berkata, "Sama-sama dapat dua juta, daripada susah payah jadi profesor, lebih enak jadi sopir transjakarta saja."

Kesempatan bertukar pikiran dengan mitra bestari (peers) dalam Kaffeeklatsch yang bersuasana sersan (serius namun santai) juga tidak selalu ada.

Dalam tulisan-tulisan di Kompas, muncul pula tiadanya otonomi bagi peneliti di Indonesia untuk mengelola biaya penelitian, dan dananya sering dipotong. Pemotongan ini terjadi di lembaga penyalur hibah penelitian dan di lembaga tempat peneliti itu bekerja.

Ketika memaparkan hasil-sementara penelitiannya untuk mendapatkan dana Riset Unggulan Terpadu Internasional (RUTI) tahun kedua, Tati Mengko mengiba, "No more budget cuts, please!" (Tolong, anggarannya jangan dipotong lagi!)

Potongan di lembaganya sendiri biasanya disebut institutional fee dan-asal tidak terlalu besar-wajar saja sebab si peneliti menggunakan fasilitas yang ada di lembaganya.

Yang juga menyulitkan peneliti adalah terlambatnya kucuran dana. "Untuk membayar asisten dan teknisi yang sudah bekerja keras, sering harus nomboki dulu," kata Prof Tjia May On baru-baru ini ketika memaparkan kemajuan penelitiannya di Gedung II BPPT.

HAL kedua yang pada hemat saya juga memprihatinkan ialah yang dikeluhkan Terry Mart, yakni bahwa dengan masa dinas 13 tahun dan 50-an publikasi di jurnal dan prosiding konferensi internasional, tetap saja ia masih ndongkrok di golongan IIIA. Padahal, ia mengurus kenaikan pangkatnya. Jadi tentulah ada sesuatu yang salah dalam prosedur promosi di UI atau khususnya di jurusan fisikanya. Barangkali "pita merah" birokrasinya berbelit-belit dan ruwet. Mungkin juga penilaian peer reviewers dan atau atasannya terlampau ketat.

Masalah ini sudah saya lihat ketika kami menjadi assessor Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk program Pascasarjana Fisika UI. Dalam pertemuan dengan staf pengajar Jurusan Fisika, yang rata-rata menyandang gelar doktor, kelangkaan guru besar di jurusan ini saya kemukakan. Mengapa hanya ada Prof Gatuk Parangtopo (almarhum), yang kemudian digantikan oleh Prof Darmadi? Sesudah Prof Darmadi meninggal dalam usia relatif muda, lalu Jurusan Fisika UI tidak mempunyai guru besar.

Mengapa dosen-dosen senior bergelar doktor, seperti Romo Na Peng Bo dan Bernadus dari Silva, belum juga ber-JAFA (jabatan fungsional akademik) guru besar? Dalam pertemuan itu Bernadus menjawab, "Lebih baik tidak jadi profesor. Malu, cuma dengan publikasi kami seperti ini kok mau jadi profesor."

Kalau jawaban Bernadus dari Silva itu mewakili rekan-rekannya, jelaslah bahwa Jurusan Fisika UI mewarisi standar yang amat tinggi dari Parangtopo. Doktor fisika lulusan Universitas Lomonosov, Leningrad (sekarang Petersburg), ini tuntutannya memang tinggi, juga terhadap dirinya sendiri.

Masalah kelangkaan guru besar juga saya kemukakan di depan staf pengajar Jurusan Astronomi ITB, yang semuanya juga peneliti di Observatorium Boscha, Lembang. Mengapa Jorga Ibrahim, yang "peng- pengan" dalam teori matematis di bidang astronomi/astrofisika, pensiun tanpa mencapai JAFA guru besar? Mengapa "gap" antara Bambang Hidayat dan rekan-rekannya yang lebih muda, yang semuanya juga doktor, terlalu lebar?

Danny dan Permana yang menjawab pertanyaan saya. Kata mereka, "Kami sudah puas dengan pengakuan dalam bentuk yang lain. Kami diundang ke konferensi-konferensi internasional. Makalah hasil penelitian kami dimuat di jurnal internasional."

Kalau jawaban kedua astronomiwan muda itu tulus, ya memang tidak ada nada keluhan seperti yang diungkapkan Terry Mart. Staf Jurusan Astronomi ITB rupanya "cuek" terhadap formalitas jabatan fungsional akademik. Atau seperti almarhum Parangtopo di Jurusan Fisika UI, Bambang Hidayat, juga mematok standar yang amat tinggi di Jurusan Astronomi ITB.

(Liek Wilardjo Guru Besar Fisika UKSW, Salatiga )




Inilah Pencelik Mata Itu 
Kompas Senin, 26 April 2004

Suhardjo Poertadji


HARIAN Kompas (9/3/2004) menyajikan dua tulisan yang berdampingan pada satu halaman. Masing-masing ditulis Liek Wilardjo dari Salatiga dan Hasanudin dari Pontianak. Pembaca yang cermat dapat merasa adanya kesamaan acuan yang mengilhami kedua penulis itu. Hanya karena fokus perhatian mereka berbeda dalam menyikapi satu informasi, titik berat tulisannya menjadi berjauhan.

Liek Wilardjo yang ber-jafa (jabatan fungsional akademik) Guru Besar Fisika lebih tertarik pada masalah ke-guru besar-an dan bukan pada kebesaran guru, sedangkan Hasanudin, meski dari fakultas teknik, lebih berpikir ke arah perlunya kesetaraan penelitian bidang ilmu dasar, khususnya penelitian fisika teoritik dengan penelitian terapan.

Hasanudin tidak menyebut bahwa Terry Mart telah mencelikkan mata-(hati)-nya dalam memandang perlunya penelitian sains di Indonesia. Namun, Terry Mart dalam beberapa tulisannya di Kompas jelas telah berupaya mencelikkan mata hati kita akan perlunya penelitian fisika teoritik di Indonesia. Agaknya Hasanudin sudah menghayati dan sepaham dengan Terry Mart. Kegundahan Terry Mart yang tertuang dalam Sulitnya Penelitian Ilmu Dasar di Indonesia (Kompas, 5/2/2004) bukan lagi merupakan pencelik mata hati Hasanudin dalam hal tiadanya suasana, fasilitas, dan kebijakan yang kondusif bagi peneliti ilmu dasar di Indonesia untuk dapat berprestasi.

Kegundahan Terry Mart dibaca Liek Wilardjo semata-mata dari segi sulitnya menjadi guru besar di Universitas Indonesia (UI), khususnya Jurusan Fisika, seperti halnya di Jurusan Astronomi Institut Teknologi Bandung (ITB). Sayang, Liek tidak sempat bertamu kepada beberapa guru besar dari Jurusan Biologi atau Kimia saat berkunjung ke FMIPA UI. Mereka dikenal keteguhan dan dedikasinya dalam mempertahankan kualitas Guru Besar FMIPA UI. Seandainya Liek sempat berbincang dengan mereka, pasti akan kecele bila mengira hanya almarhum Parangtopo dan Bambang Hidayat saja di Indonesia ini yang concern mematok standar amat tinggi bagi calon guru besar.

NAMUN, sewajarnya tulisan Liek Wilardjo menjadi pencelik mata kita bahwa standar untuk menjadi guru besar di Indonesia ini ternyata tidak sama. Standar kualitas jafa tergantung orang-orang tertentu yang secara kebetulan telah menjadi guru besar di fakultas. Begitu strategisnya posisi mereka yang telah menerima anugerah jafa guru besar terlebih dahulu. Senat akademik fakultas pun tidak dalam posisi dapat meloloskan surat persetujuan kenaikan jafa guru besar kepada dekan tanpa melalui persetujuan guru besar di fakultas.

Sempat satu kali, selaku pemegang jadat (jabatan administratif tambahan) tertinggi di fakultas, saya menandatangani usulan kenaikan jafa lektor kepala bagi seorang dosen untuk diproses di dewan guru besar universitas (DGBU). Setelah lebih dari satu tahun berlalu, ternyata berkas usulan dikembalikan dan proses harus diulang. Mengapa? Karena tidak seorangpun anggota DGBU yang berasal dari fakultas bersangkutan merasa pernah menyetujui usulan itu di tingkat fakultas. Dalam proses di DGBU, guru besar dari fakultas bersangkutan menjadi nara sumber yang menentukan. Tak ada peluang untuk lolos di DGBU tanpa sepengetahuan guru besar fakultas bersangkutan. Sebaliknya, bila terjadi protes atau tuntutan ke PTUN, misalnya, yang bertanggung jawab bukan penilai angka kredit yang ber-jafa guru besar, tetapi yang ber-jadat tertinggi di fakultas, yaitu dekan.

Terciptanya posisi strategis bagi pemegang jafa guru besar dimaksudkan untuk menghindari kewenangan mutlak atau kesewenangan pemegang jadat, seperti dekan dan rektor, dalam pengangkatan guru besar. Sistem ini merupakan imitasi atau penerapan good practice dalam proses pengangkatan seorang jenderal di tubuh militer. Sistem dalam kemiliteran adalah instruksional dan tunggal di seluruh wilayah Nusantara. Seorang calon jenderal dikaji satu kelompok jenderal, yang bisa dinamakan dewan jenderal. Keberadaan dewan jenderal hanya di pusat dan harus melaksanakan instruksi yang telah ditetapkan atasan. Tidak ada dewan jenderal tingkat provinsi. Kebebasan menafsirkan, menginterpretasikan, atau berpersepsi sendiri atas suatu instruksi atau peraturan ditekan, bila perlu sampai batas nihil. Model atau good practice dalam kemiliteran akan amat baik diterapkan di perguruan tinggi jika dan hanya jika diterapkan secara konsisten, bukan setengah-setengah.

Dalam hal guru besar, di tiap universitas ada satu DGBU atau apapun namanya dan sejumlah DGBU tingkat wilayah, yaitu dewan guru besar fakultas (DGBF) atau bisa nama lain. Setiap individu anggota DGBF dihargai kebebasan pemikiran dan persepsinya dalam menerapkan peraturan nasional, yang merupakan batasan minimal. Dalam rangka meningkatkan kualitas guru besar di universitas atau fakultas, para guru besar diperkenankan meningkatkan persyaratan seperlunya. Jelas, ada ketidaksamaan antara dewan jenderal dengan DGBU yang kontroversial.

PERATURAN nasional tentang jafa yang ditetapkan Ditjen Dikti pada prinsipnya berlaku sama bagi semua perguruan tinggi di Indonesia. Berdasar peraturan inilah, status jafa guru besar bagi Liek Wilardjo, Bambang Hidayat, Usman Sumo, atau Muliawati Siswanto dari Universitas Indonusa Esa Unggul, atau Suryadi dari Universitas Gunadarma, maupun Yohanes Surya dari Universitas Pelita Harapan, semuanya dinilai berkualitas sama dan sederajad. Perbedaan di antara mereka terletak pada jadat atau take home pay masing-masing, yang merupakan fungsi garis tangannya.

Sebuah ironi menimpa Terry Mart. Dalam suasana tidak kondusif untuk berprestasi di Indonesia, Terry Mart dengan penuh dedikasi memenuhi formalitas menjadi PNS, mulai dari prajabatan, akreditasi ijazah S-3, sampai mengumpulkan semua bukti-bukti kegiatan akademiknya. Habibie Award diperolehnya tahun 2002. Namun, dengan kebebasan mimbar dan posisi yang amat strategis, para guru besar fakultas tidak mengakui angka kredit dari publikasinya sebelum memperoleh S-3. Angka kredit dalam publikasi di Jurnal Ilmiah Internasionalnya dinilai lebih rendah daripada peraturan Dikti. Hal ini karena guru besar yang menilai merasa bukan satu bidang ilmu dengannya. Terlebih lagi, kemungkinan hanya karena salah persepsi, angka kredit untuk ijazah yang diperoleh konon tidak bisa dinilai sebagai akumulasi nilai ijazah S-1, S-2, dan S-3 secara penuh menjadi 150, seperti tercantum dalam peraturan. Karena persepsi para guru besar di fakultas demikian, usulan untuk memperoleh jafa lektor kepala tidak dapat dilanjutkan ke universitas. Inilah pencelik mata itu.

JAFA pada dasarnya berjenjang. Seorang dosen yang kualifikasinya sudah di atas lektor layak diangkat menjadi lektor kepala. Begitu pula bagi seorang guru besar yang merasa kualitasnya lebih tinggi atau telah berada di atas standar Dikti, sebaiknya diperkenankan menggunakan gelar kehormatan guru besar kepala. Para penyandang gelar guru besar kepala ini perlu menduduki kursi yang terhormat, bukan sekadar menjadi penjaga gawang untuk menyaring dan menilai angka kredit para calon guru besar. Tugas utama guru besar adalah melakukan penelitian di laboratorium, membimbing para kandidat doktor, dan memublikasikan hasil-hasil penelitiannya di tingkat internasional.

(Suhardjo Poertadji Mantan Dekan FMIPA Universitas Indonesia, Depok)




PSK, Siapa Peduli?
Kompas  Jumat, 30 April 2004

Agus Purwanto


KASUS pangkat dan golongan Dr Terry Mart di Jurusan Fisika Universitas Indonesia jelas kalah populer dari kasus pemilu dan calon presiden RI, namun tetap sangat menarik untuk terus diangkat. Pasalnya, kasus Terry Mart adalah potret buram dunia ilmu di negeri ini. Sementara itu, tidak dapat dimungkiri bahwa kemajuan suatu negeri juga berbanding dengan kemajuan dunia ilmu.

PUBLIKASI Terry Mart di jurnal internasional bisa dilihat, misalnya, di http://xxx.lanl.gov milik Los Alamos National Laboratory. Ada sekitar empat puluh published paper Terry Mart bersama koleganya di dalam dan luar negeri. Dengan reputasi tersebut, dia adalah satu dari amat sangat sedikit the real scientists yang kita miliki. Akan tetapi, masa kerjanya yang lebih dari sepuluh tahun dan reputasinya memang tidak serta-merta membuatnya dihargai. Sampai saat ini ia masih golongan 3A, golongan yang disandangnya sejak ia masih sarjana S1.

Seperti disinggung oleh Liek Wilardjo (Kompas, 9/3/2004) ada prosedur promosi yang salah di Jurusan Fisika Universitas Indonesia (UI) khususnya dan Indonesia umumnya. Keruwetan birokrasi, standar yang tidak sama dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepedulian dan kesadaran pejabat atau atasan merupakan sebabnya.

Keruwetan birokrasi telah menjadi rahasia umum dan terjadi di mana-mana. Birokrasi kita berpijak pada filosofi jahiliah, "bila dapat dipersulit, mengapa harus dipermudah". Standar formal memang sama, tetapi standar moral berbeda dan sangat bergantung pada latar belakang kumpulan individu di dalamnya. Staf senior Fisika UI, Dr Na Peng Bo, merasa malu untuk menjadi dan mendapat gelar guru besar. Sedangkan satu-satunya kosmolog kita, Jorga Ibrahim DSc, sampai pensiun juga tidak menyandang gelar tersebut. Sementara di tempat lain, gelar ini diperebutkan oleh orang-orang yang relatif sepi dari prestasi ilmiah.

Standar moral ini memang kembali kepada sikap dan pilihan individual yang harus dihormati oleh siapa pun, sepanjang individu bersangkutan menerima konsekuensi pilihannya. Ada seorang staf senior yang memperoleh gelar doktornya dari Amerika Serikat belakangan ini yang rajin mengurusi promosi guru besar setelah tahu salah seorang muridnya kini telah menjadi profesor. Inilah contoh konsekuensi dari pilihan. Menjadi guru besar bukan karena penghayatan tata nilai dan standar reputasi, tetapi karena pertimbangan subyektif dan lokal.

Masyarakat umum sangat silau pada gelar profesor meskipun mereka tidak tahu-menahu kualitas serta jenis keprofesoran seseorang. Adalah fakta bahwa profesor-misalnya-di Jurusan Fisika kadang sejatinya bukanlah guru besar di bidang fisika. Meski demikian, apa pun jenis dan kualitasnya, seorang profesor akan diperlakukan sangat istimewa oleh masyarakat, misalnya bila berobat di rumah sakit. Ia juga bisa mendapat honor sampai lima kali lipat dibandingkan dengan sebelum menjadi profesor bila diundang ceramah. Jadi, gelar profesor memberi keuntungan material yang lumayan.

Mungkin yang perlu kita soal adalah kepedulian pejabat terkait atas proses promosi. Di salah satu fakultas di Universitas Gadjah Mada (UGM), proses kenaikan pangkat berjalan otomatis tanpa harus mengurus sendiri. Para staf tinggal menjalankan tugas mengajar dan meneliti. Suatu ketika mereka diberi tahu bahwa per tanggal sekian mereka telah naik jenjang. Jurusan mereka telah membuat tim untuk proses kenaikan pangkat. Proses otomatis ini tidak berarti mengurangi nilai atau tantangan kompetisi di antara para staf untuk berprestasi. Tugas tim hanya menangani proses administratif dari berkas-berkas penelitian maupun surat keputusan dari para staf.

Semestinya kita meniru langkah proses tersebut. Akan tetapi, langkah ini sangat bergantung pada wawasan para pejabat terkait. Selama ini, bila ada orang mengalami keadaan seperti Terry Mart, kita akan cenderung menyalahkan yang bersangkutan dan memvonis "cuek". Kita, yang umumnya mengurus dan membayar orang untuk proses kenaikan pangkat, nyaris tidak pernah menyalahkan para pejabat yang tidak kalah "cuek"nya.

Secara filosofis, kenaikan pangkat sebenarnya merupakan penghargaan yang harus diterima seseorang atas jerih payah serta prestasinya. Kita pun telah memilih ketua jurusan, dekan, rektor, dan para pembantunya. Mereka telah dikurangi jam mengajarnya, diberi tempat ber-AC dan beberapa fasilitas, termasuk gaji tambahan. Akan tetapi, umumnya mereka cuek atas sistem dan proses kenaikan pangkat di lingkungannya.

Hal yang juga perlu ditekankan adalah bahwa jenjang kepangkatan bukan sekadar kebutuhan individu bersangkutan, melainkan juga kebutuhan institusi. Salah satu jurusan di perguruan tinggi negeri besar hendak membuka Program S3. Dari nama staf pengajar yang tertera dalam proposal terdapat dua doktor yang masih berstatus Asisten Ahli dan golongan 3A dengan masa kerja delapan dan sepuluh tahun di golongan tersebut. Uniknya, di dalam proposal keduanya ditulis berstatus lektor. Lagi-lagi cerita manipulasi. Padahal, salah seorang staf jurusan tersebut, yang juga tercatat sebagai salah seorang pengajar dalam proposal, adalah pembantu rektor.

Kasus di atas mengisyaratkan bahwa para petinggi cuek, tak peduli, dan mau gampangnya saja. Mereka bangga dan puas, misalnya, dalam periode kepemimpinannya berdiri program baru, meskipun prosesnya melanggar aturan. Dus, peran, dan tugas para petinggi lembaga pendidikan harus diluruskan. Mereka pun harus diingatkan agar berusaha menciptakan mekanisme birokrasi yang rasional dan memudahkan di lembaganya masing-masing.

Urusan kenaikan pangkat harus dipermudah, bahkan perlu dirombak secara lebih drastis, misalnya, membuang beberapa persyaratan semisal pengabdian masyarakat. Sulit dibayangkan bagaimana seorang seperti Jorga Ibrahim DSc, yang berkutat dalam kosmologi dan diferensial geometri, harus mengabdi di masyarakat dalam arti konvensional. Tuntutan ini tampak bagus, tetapi mengabaikan pohon ilmu dan perkembangannya. Akibatnya, persyaratan kenaikan pangkat menjadi kompleks, dunia ilmu kita pun tidak mengalami kemajuan, bahkan menampakkan kemunduran, terlebih bila dibandingkan dengan negara tetangga. Persyaratan ini pun juga banyak menghasilkan guru besar tanpa prestasi ilmiah yang berarti.

Mekanisme kenaikan pangkat otomatis asal persyaratan formal telah dipenuhi seperti di salah satu fakultas di UGM perlu dicontoh. Apa salahnya bila Terry Mart di Fisika UI serta Danny dan Permana di Jurusan Astronomi Institut Teknologi Bandung naik pangkat otomatis dalam artian tidak mengurus sendiri? Seperti ditulis Liek Wilardjo, Danny dan Permana cuek dengan pangkatnya dan telah puas dengan pengakuan dalam bentuk lain, yakni diundang dalam seminar internasional.

Kasus Permana dan peraih ITSF Award, Dr Evvy Kartini, adalah kasus khusus yang tidak mestinya digeneralisasi. Permana dan Evvy Kartini berasal dari keluarga berada dan tidak ada masalah dengan gajinya yang tidak seberapa dan tidak bertambah. Permana sanggup menyediakan dana sendiri untuk satu tahun pertama studinya di Texas. Demikian pula Evvy Kartini ketika beberapa kali ke luar negeri.

Cukup mendesak bagi lembaga pendidikan untuk berinisiatif membuat kebijakan dan mekanisme kenaikan pangkat otomatis. Dengan demikian, dosen yang gajinya sangat "mepet" itu tak perlu lagi dibebani oleh banyak hal. Ironi Departemen Agama yang dikenal sebagai lembaga paling korup tidak perlu diulangi dengan membuat Departemen Pendidikan Nasional, khususnya pendidikan tinggi, sebagai lembaga paling tidak ilmiah.

Kita pun sepakat bahwa seunggul apa pun suatu bibit tidak akan dapat tumbuh baik di lahan yang tandus dan gersang. Melihat prestasi pelajar Indonesia ketika studi di luar negeri maka tanpa keraguan sedikit pun kita berani mengatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) kita setara dan tidak kalah dari SDM negara mana pun.

Sayangnya, bibit-bibit yang telah diolah sedemikian rupa di negeri maju itu sekembalinya di tanah air menjadi layu sebelum berkembang. Mereka pun diperkosa sedemikian rupa sehingga akhirnya menjadi PSK (Pekerja SKS Komersial) yang mengajar di mana-mana dan tidak lagi mempunyai waktu untuk riset bahkan sekadar belajar hal baru. Tragis memang, tetapi siapa peduli?

(Agus Purwanto Pekerja Lab Fisika Teori dan Filsafat Alam (LaFTiFA) ITS)




Guru Besar dan "Doktorvater" 
Kompas  Jumat, 30 April 2004

Kebamoto

TULISAN Dr Suhardjo Poertadji, Kompas 26/4/2004, yang berjudul Inilah Pencelik Mata Itu (mestinya) mencelikkan mata kita tentang (minimal) dua hal, yaitu (1) betapa "amburadulnya" sistem (profesional) pendidikan tinggi kita dan (2) betapa berbedanya "roh" ke-profesoran di Tanah Air ini dibandingkan dengan negara (maju) lain.

Pada pencelik mata pertama, Suhardjo mengusung kegagalan Dr Terry Mart untuk diangkat sebagai profesor di Departemen Fisika FMIPA-UI. Hebatnya lagi, mantan dekan FMIPA-UI ini menggugat kolega-koleganya di Dewan Guru Besar Fakultas (DGBF) sebagai penghalang yang ditengarainya sebagai akibat interpretasi sepihak (para DGBF) terhadap peraturan-peraturan penilaian karya ilmiah internasional Terry Mart. Amburadulnya pengaturan kepangkatan ini tercermin dari ketidak-bisa-berbuat-apa-apanya seorang dekan terhadap perilaku DGBF meskipun Suhardjo mengakui bahwa dialah (dekan pada waktu itu) yang bertanggung jawab manakala ada orang yang merasa dirugikan mengadukan perkara ini ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Amburadul bukan?

Pencelik mata yang kedua, tulisan Suhardjo tersebut menelanjangi suatu kebenaran umum yang diyakini dan dihidupi banyak orang di Indonesia bahwa gelar keprofesoran adalah titel/strata "priyayi bergengsi-terhormat" yang harus secara individual diperjuangkan. Manakala Terry Mart tidak berhasil, Suhardjo terpanggil untuk memperjuangkannya.

Tulisan ini tidak bermaksud mencampuri urusan internal "liga" Soehardjo- Terry Mart versus DGBF-FIMPA-UI. Selain tema ini sangat individualistis dan kasuistis, kami yakin bahwa DGBF-FMIPA-UI mampu membela diri dengan alasan mereka sendiri. Namun, persepsi keprofesoran baik dari tulisan Suhardjo maupun keyakinan umum selama ini mestilah dibahas, karena masyarakat patut mengetahui setinggi dan semulia apakah predikat profesor (di Indonesia) itu sehingga menjadi sesuatu yang harus disampaikan di kolom opini Kompas ini.

Entah dari mana asal usulnya, predikat profesor di Indonesia disebut sebagai mahaguru atau guru besar. Kontan dapat dimengerti bahwa pemakaian kata "maha" ataupun "besar" pada kata guru mengesankan kebesaran strata, keterbedaan (dari guru dan dosen lain), prestasi maksimum dalam karier dosen dan lain-lainnya (lagi) tanpa mempertanyakan apa dan untuk apa predikat keprofesoran itu sesungguhnya. Karena itu, seseorang akan bangga digelari guru besar meskipun sudah pada usia uzur, di atas 60 tahun.

Akibat persepsi, bahkan inilah praktik nyata di Indonesia maka jarang sekali ada penganugerahan predikat profesor pada usia produktif di Indonesia. Seseorang harus mengumpulkan angka kredit sebanyak 850 (minimal) untuk dapat mengajukan diri-bermakna kepentingan pribadi-sebagai guru besar. Bagaimana caranya? Perhitungan kasarnya demikian: untuk publikasi internasional dihargai 40 kredit dan publikasi nasional 25 kredit. Itu pun bila seseorang itu penulis tunggal. Bila dia penulis pertama saja maka dia hanya berhak atas 60 persen (=24) dari alokasi tersebut. Bagaimana bila sebagai penulis kedua, ketiga, dan seterusnya? Bagaimana bila paper itu ditulis bareng-bareng oleh 5-10 orang? Bisa-bisa seseorang itu hanya dapat mengantongi 0,0 sampai sekian kredit.

Padahal untuk menghasilkan satu publikasi ilmiah saja di Indonesia, dibutuhkan waktu yang lama (satu tahun). Ini saja sudah hebat. Kebanyakan orang (Indonesia) tidak mampu menghasilkan satu paper per tahun. Jika seseorang (katakan saja) mampu menghasilkan satu paper per tahun dan sebagai penulis tunggal maka untuk meraih 850 kredit diperlukan waktu selama 21 tahun! Namun ini sangat tidak mungkin, apalagi di Indonesia. Katakanlah seseorang itu selalu menjadi penulis pertama, maka waktu yang dibutuhkan adalah 35 tahun. Jika seseorang itu menjadi dosen pada umur 30 tahun maka gelar profesor akan diraihnya pada umur 51-65 tahun.

Untuk apa? Seorang profesor (di Indonesia) pada umur seperti itu tidak bisa lagi (secara efektif dan maksimal) meneliti dan membimbing mahasiswa. Sistem di Indonesia ini menghendaki (sengaja atau tidak sengaja) agar gelar profesor itu diraih pada usia tidak produktif. Bergengsi memang, tetapi tidak bermanfaat! Dapat dimengerti bagaimana gundah gulananya Terry Mart yang sudah mengantongi lebih dari 50 publikasi internasional tetapi tidak berhasil menggapai (meskipun itu hanya) jabatan lektor kepala.

Apabila kita menengok negara maju lain, Jerman misalnya, gelar profesor itu melekat pada seseorang manakala terpilih lewat kompetisi proposal yang berisi visi-misinya membangun suatu institut riset di suatu fakultas. Artinya, untuk menjadi seorang profesor, seseorang itu harus membuktikan kepiawaiannya di depan komisi (atau apa pun namanya) dalam merencanakan suatu institut riset, termasuk di situ bagaimana menghidupi institut itu kelak. Menariknya, bahwa institut riset itu merupakan lowongan yang tersedia di fakultas suatu universitas. Artinya, fakultas memiliki kepentingan untuk membangun suatu institut sebagai pusat kajian tertentu dan sebagai pengerja/ manajer risetnya perlu dicarikan seorang yang berkualitas secara ilmiah, yang dibuktikan dengan proposalnya untuk mengisi posisi tersebut. Untuk satu lowongan institut dapat saja dilamar oleh banyak orang, dan karenanya diseleksi oleh dewan guru besar berdasarkan proposal mereka. Pada saat "menang" dan mendapatkan posisi sebagai kepala institut itulah maka seseorang menjadi profesor. Tugasnya adalah meneliti dan membimbing mahasiswa, baik master maupun doktor. Karenanya, seorang profesor di Jerman dipanggil sebagai doktorvater (bapaknya doktor) karena betul-betul menentukan berhasil-tidaknya seseorang meraih gelar doktor.

Tersirat di sini bahwa gelar profesor bukanlah posisi puncak dalam karier dosen dan juga-ini yang sangat membanggakan- bahwa ke-profesoran itu adalah kebutuhan suatu fakultas di suatu universitas, baik dalam rangka membuka kajian baru ataupun menggantikan seorang profesor yang akan pensiun. Setelah menjadi profesor, setelah memimpin sebuah institut, setelah membimbing banyak mahasiswa, barulah profesor itu memperoleh banyak (lagi) publikasi internasional dan bahkan paten.

Tentu saja syarat untuk mengajukan lamaran sebagai profesor tidaklah mudah. Seseorang itu mesti melalui tahap doktor-habil dan memiliki track record yang membanggakan. Tetapi semuanya itu tidak terlalu masalah (secara teknis) karena sejak menjadi doktor sampai kepada doktor-habil, seseorang itu sudah melakukan riset bersama profesor-profesor senior. Karena itu, mungkin saja seseorang itu dapat menjadi profesor pada umur muda belia, yaitu 30 tahun, bahkan kurang dari itu.

Selama sebuah universitas tidak memiliki agenda untuk membentuk suatu institut riset dengan kajian tertentu, selama universitas itu hanya berpatokan pada angka kredit, dan selama kebiasaan-kebiasaan tidak kondusif ini tidak direformasi, maka pertentangan demi pertentangan di antara "pemohon" predikat profesor dengan DGBF sebagai penilai, tetap saja akan terjadi. Selama itu pula kuantitas orang-orang yang bergelar profesor tidak memiliki relevansi nyata terhadap perbaikan di segala bidang pada bangsa yang masih saja terpuruk ini.

Padahal profesor itu, kata Suhardjo, tugasnya meneliti, membimbing dan publikasi ilmiah internasional. Seorang kawan saya berkata bahwa kita harus memasang sebuah cermin besar di ruangan dosen agar dosen berkaca dan bertanya kepada dirinya sendiri setiap saat demikian: "Sudah pantaskah saya menjadi profesor?"

(Kebamoto Doktor di bidang Teknologi Material, Departemen Fisika FMIPA-UI, Depok dan The Mochtar Riady Center for Nanotechnology and Bioengineering, Karawaci)